TIMES DEPOK, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan tiga skema alternatif untuk memperbaiki pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Usulan tersebut muncul setelah maraknya kasus keracunan anak akibat menu yang disajikan dalam program tersebut.

Dalam keterangannya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/9/2025), Said menilai program MBG tidak seharusnya dihentikan, namun perlu segera dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan aman bagi anak-anak.

“Harus segera dilakukan deteksi oleh pemerintah di titik mana saja dan apa penyebabnya. Apakah karena rantai pasok dari SPPG ke sekolah terlalu panjang? Karena satu SPPG melayani 3.000, apakah itu bisa diperpendek?” ujar Said.

Tiga Skema Alternatif MBG

Said menawarkan tiga skema baru agar MBG bisa berjalan lebih efektif. Pertama, penyaluran anggaran MBG melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang langsung diberikan ke pemerintah daerah. Kedua, integrasi MBG dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Kalau selama ini bantuan PKH sebesar Rp300 ribu per bulan, maka ditambah Rp300 ribu khusus untuk MBG,"ucapnya, mengutip Antaranews.com.

Skema ketiga, mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lebih dekat ke sekolah agar pengawasan distribusi dan kualitas makanan lebih terjamin.

Menurut data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga pertengahan September 2025 tercatat tidak kurang dari 5.360 anak mengalami keracunan akibat menu MBG. Kondisi ini menimbulkan desakan agar pemerintah segera memperbaiki pola pelaksanaan program.

Said menekankan, evaluasi ini harus fokus menemukan akar permasalahan, mulai dari rantai pasok hingga pola pengolahan makanan.

Menkeu Siapkan Opsi Alihkan Anggaran

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyoroti rendahnya penyerapan anggaran MBG. Ia membuka opsi untuk mengalihkan anggaran jika hingga akhir Oktober 2025 realisasi penyerapan masih rendah.

"Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain, atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya enggak ada uang nganggur di departemen atau kementerian yang di-earmark sampai akhir tahun," kata Purbaya.

Ia menegaskan bahwa meski Presiden mendukung penuh pelaksanaan MBG, pengawasan dan manajemen di lapangan akan menjadi faktor penentu keberhasilan program tersebut.

"MBG treatment-nya sama, kalau memang kita bisa lihat dan kita coba bantu termasuk mengirim manajemen dan segala macam," ujarnya. (*)