JAKARTA – Aji Dedi Mulawarman, Founder Yayasan Rumah Peneleh sekaligus Ketua Dewan Pakar Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam (FORDEBI) menilai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump harus dikaji ulang.

Dalam forum “Ngaji Tjokroisme” yang digelar pada Jumat (13/3/2026), Ketua Dewan Pakar Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam (FORDEBI) menyampaikan kritik terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia yang dinilainya terlalu dekat dengan kepentingan Barat. Ia menyebut fenomena tersebut sebagai bentuk “keledai-keledai baratisme”.

“Inilah yang saya sebut sebagai keledai-keledai baratisme. Kita masuk ke berbagai board office, perjanjian dagang, sampai menolak zakat itu dianggap keren,” ujar Aji Dedi.

Menilai Arah Politik Luar Negeri
Menurut Aji Dedi, tanda-tanda bergesernya arah politik luar negeri Indonesia sebenarnya sudah terlihat bahkan sebelum konflik Iran memanas. Ia menyoroti sebuah pidato Menteri Luar Negeri AS yang menurutnya mencerminkan narasi yang terlalu dekat dengan kepentingan Barat.

“Bayangkan, sebelum Iran dibom, Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan bahwa Eropa harus bersama-sama dengan Amerika menjajah negeri-negeri selatan,” katanya.

Pernyataan tersebut, menurutnya, menimbulkan kekhawatiran bahwa posisi Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif mulai dipertanyakan. Alih-alih tampil sebagai penengah atau mediator konflik internasional, Indonesia dinilai berisiko terseret dalam pusaran kepentingan geopolitik negara-negara besar.

Baca juga

Revisi UU Hak Cipta Jangan Sampai Membatasi Kreativitas dan Kebebasan Berekspresi

Membandingkan dengan Sikap Spanyol
Dalam forum tersebut, Aji Dedi juga menyinggung sikap Spanyol yang disebutnya berani menolak tekanan Amerika Serikat terkait keterlibatan dalam konflik internasional.

Menurutnya, meskipun menghadapi ancaman konsekuensi ekonomi, Spanyol tetap mempertahankan sikapnya untuk tidak terlibat dalam konflik militer.

“Spanyol saja berani mengatakan tidak. Padahal mereka juga menghadapi ancaman soal konsesi dagang dengan Amerika,” ujarnya.

Bagi Aji Dedi, sikap tersebut menjadi refleksi penting bagi Indonesia dalam menentukan arah kebijakan luar negeri yang benar-benar mandiri.

Menurutnya, bergabung dengan forum yang diprakarsai oleh Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi posisi diplomasi Indonesia.

Baca juga

Kemenhaj Matangkan Skema Armuzna, Jemaah Diminta Disiplin Jadwal dan Hemat Tenaga

Selain persoalan geopolitik, Aji Dedi juga menyoroti komitmen kontribusi Indonesia sebesar Rp16,7 triliun sebagai anggota tetap Board of Peace. Di tengah berbagai tantangan ekonomi domestik, ia menilai alokasi dana sebesar itu perlu dipertimbangkan secara lebih matang.

“Komitmen Rp16,7 triliun untuk sebuah badan yang belum jelas aturan mainnya dan didominasi satu figur merupakan pemborosan yang tidak masuk akal,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 11 UUD 1945, perjanjian internasional yang berdampak luas terhadap keuangan negara seharusnya mendapat persetujuan DPR. Tanpa persetujuan parlemen, menurutnya, keterikatan Indonesia pada sebuah forum internasional belum memiliki kekuatan hukum yang sepenuhnya mengikat secara nasional.

Melalui forum “Ngaji Tjokroisme”, Aji Dedi menyatakan ingin menghidupkan kembali semangat pemikiran HOS Tjokroaminoto, khususnya terkait nilai kemandirian dan keberanian intelektual dalam menentukan sikap bangsa di tingkat global. (*)